BKD KaranganyarBKD

ISI LHKASN TIDAK RUMIT

BKD KAB. KARANGANYAR – Seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17 Juli 2017 melaksanakan Sosialisasi cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Sosialisasi Cara Pengisian LHKASN disampaikan oleh Tardi Wartono,S.Sos pelaksana pada Subag.Umum dan Kepegawaian, Hal ini merupakan tindak lanjut setelah mengikuti Sosialisasi di Sekda yang disampaikan oleh Ibu. Siti Iswari (Inspektorat) dan Mas Danang dari Inspektorat beberapa hari yang lalu.

Pengisian LHKASN berpedoman diantaranya pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, Drs. Sumarno, M.Si mengatakan, LHKASN ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan umumnya dan BKD Kabupaten Karanganyar pada khususnya. Menurutnya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat di eselon II dan I saja, tetapi bisa juga terjadi di eselon III, IV serta V.

Drs. Sumarno, M.Si mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh Pegawai BKD Kabupaten Karanganyar untuk “segera mengisi data – data sesuai dengan blangko yang ada dan sesuai dengan aturan pelaporan harta kekayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut,” katanya. Kesibukan para pegawai untuk mengisi LHKASN bukan menjadi alasan. Pasalnya, bagi Pegawai yang tidak mengisi LHKASN akan diberi sanksi. kata Sumarno.

Salah satu pegawai BKD Kabupaten Karanganyar, Agung Prasetyo mengaku, pengisian formulir LHKASN ini tidak terlalu ribet, hanya perlu mengumpulkan data-data saja, seperti buku tabungan yang harus dicetak saldo akhirnya. “Keharusan mengisi LHKASN ini membuat seluruh pendapatan dan penghasilan Pegawai di sini menjadi lebih transparan karena nantinya kita akan mengetahui semua jumlah harta kekayaan masing-masing, baik yang berasal dari dalam maupun luar,” kata Agung.

Salah satu Kasubag BKD Kabupaten Karanganyar mengatakan, LHKASN merupakan terobosan yang sangat positif. Hal ini bisa menjadi langkah pencegahan dini bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Dia sependapat dengan Agung Prasetyo bahwa tidak ada yang sulit dalam melaporkan harta kekayaannya. Karena isi laporan menyerupai laporan harta kekayaan versi Ditjen Pajak.

[John.863]