BKD KaranganyarBKD

BKD KAB. KARANGANYAR---Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan tindak lanjut kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah pada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sebagai bagian upaya optimalisasi PAD untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta memenuhi rekomendasi MCP KPK per triwulan IV, Kamis - Jum'at, 8 s/d 9 Desember 2022.

Penegakan hukum ini dilakukan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sosialisasi yang telah dilakukan, tindakan pengawasan dengan menempatkan personil pengawas pajak daerah pada wajib pajak yang potensial dari bulan Januari 2022, pemasangan alat rekam transaksi yang rutin dievaluasi efektifitasnya per bulan, serta dilanjutkan dengan kebijakan pemasangan alat/aplikasi perekaman data transaksi pajak hotel dan pajak restoran secara elektronik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tahun 2023 akan direncanakan pemasangan alat/aplikasi perekaman sesuai dengan pemetaan potensi yang telah dilakukan oleh BKD Kabupaten Karanganyar.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak (PKP) BKD Kabupaten Karanganyar Bapak Mulyadi, S.E., M.M. menyampaikan bahwa " Kegiatan ini untuk untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi KPK RI  dalam hal tax monitoring device," terangnya.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Karanganyar Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si yang dihubungi melalui telepon menyampaikan, " Klarifikasi ini untuk mendayagunakan informasi dan data yang diperoleh dari hasil perekaman transaksi PHR secara elektronik disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantauan data perekaman transaksi pajak hotel dan pajak restoran secara online, selain dengan memanfaatkan alat/aplikasi yang sudah dipasang kami senantiasa mengedepankan 3 hal yang mendukung efektifitas pengawasan, sebagai berikut :

1. Konsistensi, adanya komitmen melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Komunikasi (speech), dengan mengedepankan etika dan
   komunikasi dengan wajib pajak; dan
3. Kemampuan teknis (technical), dalam analisis dan mengungkap data baik primer maupun sekunder sehingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Karanganyar yang kita cintai dengan mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki, salah satunya melalui PHR, marilah kita sadari PHR adalah titipan. kata Pak Kurniadi sapaan akrabnya. *[john9122022]