BKD KaranganyarBKD

BKD KAB. KARANGANYAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (26/1). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari 13 kabupaten/kota wilayah eks Karesidenan Surakarta dan eks Karesidenan Kedu.

Dalam Acara tersebut disambut langsung oleh Bupati Karanganyar Bapak Drs. H. Juliyatmono, M.M., dalam sambutannya mengharapkan ada sinkronisasi Kebijakan Data Pengelolaan Keuangan secara mantap, jangan sampai hal tersebut menjadikan kendala di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah. Bapak Juliyatmono juga mengajak untuk bisa memikirkan bagi para operator admin di setiap OPD/Kabupaten untuk ditambah honornya agar lebih semangat.

Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho mengatakan minimal 3 kali dalam setahun provinsi harus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Tujuannya agar provinsi bisa mengetahui harapan dan keinginan dari kabupaten/kota serta masalah apa yang dialami oleh masing-masing daerah.

Lebih lanjut dia menyampaikan saat ini seluruh dokumen bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan desa di Jawa Tengah sudah diterima. Harapannya di triwulan pertama tahun 2022 sudah terlaksana program perekonomian secara masif.

“Selama Covid 19, sudah dua tahun kita tidak berkegiatan. Ini mejadi semangat kita bersama di awal 2022 untuk semakin baik, yang sudah berlalu ya sudah, jadi instropeksi kita bersama agar kedepan lebih baik,” ungkapnya

Pada saat ini, lanjutnya, selain diperlukan percepatan pada sisi belanja juga dibutuhkan percepatan pada sisi pendapatan. Menurutnya hal itu penting dilakukan agar tidak kesulitan pada realisasi pembayaran.

Dwianto juga meminta pemerintah daerah dan kota untuk mengelola keuangan dengan baik dan disiplin. Dia berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ke empat untuk dimajukan ke triwulan pertama .

“Kita belajar dari tahun sebelumnya. Jangan sampai terjadi lagi penumpukan kegiatan di triwulan 4,” ujarnya

Melalui rapat ini, dia menginginkan pengelola keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas. Apabila terjadi kebingungan dan ketidaktahuan dalam pelaksanaan APBD maupun bantuan untuk segera dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi. [john26/01/2022]