BKD KaranganyarBKD

WORKSHOP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Hari Senin tanggal 8 September 2014, dengan mengambil tempat di Podang VIP Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten karanganyar, Bidang Aset Kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar mengadakan “Workshop PP Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Workshop dimaksud dihadiri oleh pengurus barang, dari berbagai SKPD, diantaranya Pengurus Barang Puskesmas, UPT, SMA, SMK, Pengurus Barang SMP Negeri Se Kab. Karanganyar. Pada kesempatan tersebut Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Karanganyar menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah. Workshop Pengelolaan Barang Daerah dibuka oleh Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M dan dihadiri oleh pimpinan SKPD Kabupaten Karanganyar. Dalam sambutannya Bupati Karanganyar menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan serangkaian dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pengendalian, penghapusan, serta pemindahtanganan dan tuntutan ganti kerugian. Namun demikian Pengelolaan Barang Milik Daerah masih dipandang tidak penting apabila dibanding dengan pengelolaan belanja daerah, disamping itu SDM yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus barang milik daerah/penyimpan barang milik daerah masih terkesan staf yang kurang maksimal kinerjanya padahal sebenarnya tugas dan tanggungjawab Pengurus Barang/Penyimpan barang milik daerah lebih berat, baik dari penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sampai saat ini masih belum optimal hal ini disebabkan antara lain: Belum validnya data aset baik mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikannya barang milik daerah; Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Daerah; Pengaturan dan status penggunaan barang milik daerah yang ada belum memadai dan terpisah-pisah; Belum optimalnya sistem pelaporan Aset baik semester maupun laporan tahunan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati minta kepada semua Kepala SKPD maupun unit kerja yang terkait harus mempunyai komitmen bersama dalam rangka melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan tertib dan bertanggungjawab.Apabila satu komitmen tersebut sudah dibangun dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, dan mengingat untuk tahun anggaran 2014 tinggal 4 (empat) bulan lagi, maka apabila semua Kepala SKPD mau merespon untuk kerja keras insya’alloh untuk tahun anggaran 2014 akan dapat meraih hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Admin