BKD KaranganyarBKD

WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG BAGI KEPALA SKPD, UPT PUD NFI DAN SD, PUSKESMAS DAN SMP/SMA/SMKDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012

Tanggal 12 Juli 2012 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar dilaksanakan Pembukaan Workshop Pengelolaan Barang Bagi Kepala SKPD, UPT PUD NFI dan SD,SMP/SMA/SMK serta Kepala Puskesmas se Kabupaten Karanganyar. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Bupati Karanganyar, Kepala SKPD, Kepala SD/SMP/SMA/SMK/UPT PUD NFI dan Kepala Puskesmas.

Laporan Kepala DPPKAD Drs Tatag Prabawanto B., M.M. menyatakan bahwa workshop ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Peserta yang mengikuti workshop sebanyak 163 orang dengan rincian 60 SKPD, 17 UPT PUD NFI dan SD, 14 SMA/SMK Negeri, 51 SMP Negeri dan 21 Puskesmas. Menghadirkan pemateri Drs Sudjono, Ak selaku Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan materi “Percepatan Penguatan Akuntabilitas Pengelaolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar”.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus dikelola dengan baik, benar dan akuntabel.Aprsesiasi dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas kesediaannya mendampingi Pemkab Karanganyar dalam inventarisasi asset. Selama 4 tahun dalam temuan LHP BPK yang terkait asset sudah cukup berkurang, namun demikian di tahun 2011 masih terdapat beberapa temuan diantaranya dari SKPD Disdikpora, RSU dan DKK dikarenakan pelaporan asset belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), hal inilah yang membuat penilain BPK sampai dengan tahun 2011 bertahan dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adanya workshop ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Admin dp2kad