BKD KaranganyarBKD

BKD KAB. KARANGANYAR---Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-107 Kabupaten Karanganyar meluncurkan program penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya, mulai tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan pelunasan kewajiban pajak daerah.

Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si., melalui Kepala Bidang PKP Bapak Ardianto, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa penghapusan denda ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak situasi ekonomi yang kurang stabil. "Melalui kebijakan ini, kami berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani oleh denda administrasi," ujarnya.

Penghapusan sanksi administratif ini berlaku untuk PBB-P2 dan beberapa jenis pajak daerah lainnya, termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dapat memanfaatkan program ini dengan membayar pokok pajaknya, sementara denda keterlambatan atau sanksi administratif lainnya akan dihapuskan.

Proses penghapusan denda dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor BKD atau melalui sistem pembayaran online yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. “Kami telah menyediakan berbagai saluran pembayaran yang memudahkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui layanan digital, sehingga wajib pajak dapat melunasi kewajibannya dengan lebih praktis,” tambah Mas Anto sapaan akarabnya.