BKD KaranganyarBKD

BKD KAB. KARANGANYAR---Salah satu wujud dari akuntabilitas pemerintah adalah tranparansi atas informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang transaparan tentunya harus akurat, handal dan cepat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Untuk mendukung hal tersebut salah satu tools-nya adalah aplikasi dan ketersediaan SDM yang yang berkompeten. Dalam rangka berpartisipasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui tata Kelola keuangan daerah, maka Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKD Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan keuangan daerah dan melaksanakan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Lewat Aplikasi Fmis Bagi Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Se-Kabupaten Karanganyar. Bimtek dilaksanakan di Hotel Lor In Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.

Dalam sambutannya Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si Kepala BKD Kabupaten Karanganyar dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan " Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen dan sangat responsif dalam mengambil kesempatan tersebut dalam penyelenggaran keuangan daerah-Nya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan bimtek penatausahaan ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKD Kabupaten Karanganyar menghadirkan para bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran OPD se-Kabupaten Karanganyar ", terang Pak Kurniadi Sapaan akrabnya.

Pada Kesempatan yang sama Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKD Kabupaten Karanganyar Bapak Denny Hendrawan, S.T.P., S.E., M.M menyampaikan bahwa Aplikasi FMIS adalah tools penyelenggaraan keuangan daerah dari siklus perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dibangun dengan fitur dan tampilan secara generik dan user friendly sesuai dengan kebutuhan pemda, namun tidak mengabaikan pengendalian proses bisnis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Aplikasi FMIS telah memperhatikan kebutuhan informasi bagi beberapa pemangku kepentingan dengan memfasilitasi interoperability antara lain dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) miliknya Kementerian Keuangan, Cash Management System (CMS) yang bekerja sama dengan Bank Persepsi dalam rangka menerapkan pengeluaran secara non tunai, dan Aplikasi SIRUP dengan LKPP." terangnya. [john20072023]