Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksa Melaksanakan Penertiban Reklame di Kecamatan Tasikmadu

Tasikmadu – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak (PKP) Badan Keuangan Daerah melaksanakan kegiatan penertiban reklame di wilayah Kecamatan Tasikmadu.

Kegiatan penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim melakukan pendataan lapangan terhadap berbagai jenis reklame yang terpasang, sekaligus memeriksa kelengkapan perizinan, masa berlaku penyelenggaraan reklame, serta status pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Reklame.

Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan pembinaan kepada pemilik maupun penyelenggara reklame mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Reklame yang telah habis masa izinnya, tidak memiliki izin, atau tidak memenuhi ketentuan administrasi diberikan teguran untuk segera melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini juga bertujuan menciptakan ketertiban penyelenggaraan reklame sehingga keberadaannya tidak mengganggu estetika lingkungan, keselamatan pengguna jalan, maupun ketertiban umum. Selain itu, penertiban merupakan langkah nyata dalam menjaga keadilan bagi seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara tertib.

Melalui kegiatan ini, Badan Keuangan Daerah berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan dalam penyelenggaraan reklame semakin meningkat. Kepatuhan tersebut tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Keuangan Daerah akan terus melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban secara berkala sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.